Walikota Binjai Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi Pada Rakor MCP 2025

Binjai-Majalahkriptantus.com,-Pemerintah Kota Binjai bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025, yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Pemko Binjai dan dibuka langsung oleh Walikota Binjai Amir Hamzah, Selasa (02/09/2025). 

Dalam kegiatan tersebut, Walikota Binjai didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai Irwansyah Nasution, Inspektur Kota Binjai Eka Edi Saputra, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Binjai.

Walikota Binjai dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakor MCP sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Saya menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk semangat kolektif dalam membangun pemerintahan yang bersih. Ini adalah momentum untuk memperkuat sinergi dan menegaskan komitmen kita terhadap intintegritas,"ujarnya.

Meski demikian, ia juga mengungkapkan bahwa,"Hingga 1 September 2025, progres dokumen MCP Pemerintah Kota Binjai baru mencapai 3 poin, angka yang dinilai masih jauh dari harapan. Upaya menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika praktik korupsi masih marak. Oleh karena itu, MCP harus menjadi landasan moral dan instrumen kerja kita bersama untuk menegakkan integritas di setiap lini pemerintahan,”tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Renta Marito selaku PIC Sumatera Utara dari Tim Satgas Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KPK RI, menyampaikan bahwa capaian MCP Kota Binjai tahun 2024 memperoleh nilai 76 poin, meningkat satu poin dari tahun sebelumnya.

“Kami berharap tahun 2025 ini MCP Kota Binjai dapat mengalami peningkatan yang lebih  signifikan,”ungkap Renta.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Kota Binjai mampu menjadi contoh dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

               (SuDharTar)