Anggota DPRD Binjai Minta Walikota Copot Kepala BPKPAD

Binjai-Majalahkriptantus.com,-Anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir meminta kepada Walikota untuk mencopot kepala badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Hal ini disampaikan wakil rakyat dari Fraksi Gerindra lantaran kinerjanya mendapat sorotan tajam.

"Kalau tidak salah berdasarkan laporan dari BPKPAD serapan PAD (pendapatan asli daerah) yang baru tercapai itu sekitar 39 persen. Artinya tanda-tanda capaian PAD kita di tahun 2025 ini berpotensi target pendapatannya tidak tercapai,"kata Ronggur, Senin (08/09/2025).

Dia mengendus dan menduga adanya kebocoran PAD yang terjadi masif. Bahkan, dugaan kebocoran PAD ini terus berulang.

"Itu jadi bukti bahwa Pemko Binjai tidak pernah serius memaksimalkan potensi pendapatan yang ada. Saya beberapa kali pada rapat-rapat Banggar (badan anggaran) mendorong agar Kepala BPKPAD itu mundur saja dari jabatannya,"serunya.

“Sudah berapa tahun Pak Erwin Toga itu jadi kepala BPKPAD, sejak itu pula lah target PAD kita tak pernah tercapai. Harusnya beliau malu dan mundur dari jabatan. Tapi mungkin karena situasi ini dipelihara, ya begini lah hasilnya,"sambungnya.

Jika ogah mundur, Ronggur pun meminta dan mendesak agar wali kota mencopot Erwin Toga Purba dari jabatannya sebagai Kepala BPKPAD Binjai. 

"Kalau Walikota Binjai kita dorong mundur gak mungkin, karena beliau periode menjabatnya 5 tahun. Walaupun sama ini statusnya, selama Pak Amir jadi wali kota dan Pak Erwin Toga jadi BPKPAD, selama itu juga lah target realisasi PAD kita pernah tercapai. Ini aneh, tapi nyata,"tandas Ronggur.

Terpisah, Kepala BPKPAD Binjai, Erwin Toga Purba tidak dapat dikonfirmasi. Pasalnya, dia menutup arus komunikasi dengan wartawan karena diblokirnya.

Pejabat eselon II itu diduga anti dengan kritik. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Wakil Walikota Binjai, Hasanul Jihadi yang cukup dekat dengan insan pers.

Bahkan beberapa waktu lalu, Wawako Binjai yang karib dikenal Jiji itu juga menanggapi soal Erwin Toga Purba yang blokir nomor wartawan. 

"Saya secara pribadi sangat terbuka dan mengimbau kepada jajaran di Kota Binjai, kita harus terbuka terhadap teman-teman pers. Karena bukan soal pencitraan, tapi kita memang hari ini harus mencitrakan diri kita sebagai pemerintahan yang terbuka dan menjadikan media sebagai partner, baik dalam dukungan atau bahkan kritikan yang membangun,"ujar Jiji.

Desakan copot Erwin Toga Purba dari jabatannya sebagai Kepala BPKPAD Binjai juga bukan tanpa dasar. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara juga memberikan temuan serius dalam pengelolaan keuangan Pemko Binjai.

Dalam hasil pemeriksaan auditor, Pemko Binjai disebut menetapkan target PAD dari sektor pajak dan retribusi tanpa dasar potensi yang jelas serta rasional pada tahun anggaran 2024. Imbasnya, perencanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 amburadul, dan menciptakan utang yang menumpuk hingga puluhan miliar rupiah.

Mirisnya, masalah serupa juga terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam laporan keuangan 2023, auditor telah mengungkapkan hal yang sama: penetapan PAD tidak mempertimbangkan kemampuan riil daerah. 

Reporter , (SuDharTar)