Walikota Binjai Menghadiri Rakor Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi di KPK RI

Binjai-MajalahKriptantus.com-Walikota Binjai Amir Hamzah, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah Wilayah I. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI Jakarta, Kamis (08/05/2025).

Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di daerah.

Turut hadir mendampingi Walikota Binjai, Wakil Ketua I DPRD Kota Binjai Juli Sawitma Nasution, Sekretaris Daerah Kota Binjai Irwansyah Nasution, Inspektur Kota Binjai Eka Edi Saputra, Kepala BPKPD Kota Binjai Erwin Toga Purba, dan Kabid Perekonomian, Sosial dan Budaya Bapperida Kota Binjai Lindung Limbong.

Dalam paparannya, Walikota Binjai, menegaskan bahwa, Pemerintah Kota Binjai, berkomitmen dalam mencegah korupsi, di antaranya menolak setiap pemberian/hadiah/gratifikasi yang dianggap suap, serta tidak melakukan pemerasan dan tindakan pidana korupsi lainnya.

“Kami mendukung proses penegakan hukum terhadap dugaan tindakan pidana korupsi, melaksanakan upaya pencegahan korupsi di Pemda pada Monitoring Center for Prevention (MCP), kemudian melaksanakan tahapan dan proses perencanaan dan penganggaran APBD secara tepat waktu berdasarkan peraturan perundangan,"sambungnya

Walikota Binjai, menambahkan,"Pihaknya, akan memaksimalkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga menjadikan Kota Binjai menjadi kota yang bersih, transparan, profesional, efektifitas, efisiensi dan akuntabel di mata publik,"ujarnya.

“Dengan semangat antikorupsi, kami percaya akan menjadikan Kota Binjai menjadi kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,”tutupnya.

Rapat koordinasi ini menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, sebagai narasumber utama, yang mendorong sinergi lebih erat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di daerah.

 

                 (SuDharTar)