Warga Desa Baturaden Teriak Kecewa Atas Biaya PTSL Dipinta Puluhan Juta Rupiah Oleh Oknum Kades - majalahkriptantus.com - Transparan Tapi Tidak Telanjang

Breaking News

Warga Desa Baturaden Teriak Kecewa Atas Biaya PTSL Dipinta Puluhan Juta Rupiah Oleh Oknum Kades

Karawang-Majalahkriptantus.com.Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau sertifikasi tanah, Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Jawa Barat di duga telah di susupi praktik pungutan liar (Pungli) hingga puluhan juta Rupiah. Minggu 12 Mei 2024

Praktik pungli program PTSL ini terungkap dari pengakuan  warga setempat yang mengikuti program PTSL di beberapa RT dan Dusun  wilayah Desa Baturaden.

Warga Dusun Kosambijaya inisial (T) mengatakan dirinya diminta biaya pembuatan PTSL sebesar Rp. 20 juta rupiah tiga bidang tanah sawah, praktik yang diduga pungutan liar itu terjadi, ketika  mengambil sertifikat hak milik dari PTSL lewat unsur Desa yaitu Kades.

Masih kata (T), pungutan yang sudah satu setengah tahun dialami bukan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada warga lainnya juga, cuma warga lainnya di pinta rata rata 600 ribu perbidang.

Mengenai program sertifikasi tanah gratis patut diduga jelas tidak sesuai dengan SKB Tiga Menteri (Surat Keputusan bersama Tiga Menteri) rentan terjadi pungli dan korupsi.

Dikutip dari kementerian ATR/BPN  diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT), batas maksimal biaya PTSL dipatok mulai dari Rp.150-450ribu.

Warga sebagai Pemohon Sertifikasi Gratis/ PTSL, merasa terbebani, dan dirugikan oleh oknum Aparatur Desa Baturaden.

Berharap jika nilai pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan, diminta agar pemerintah memberikan dan menjatuhkan sangsi tegas kepada oknum Satgas PTSL dan Oknum Kades Baturaden.

Permohonan warga, Pungutan liar Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar diberantas, selain membebani merugikan masyarakat, serta berpotensi melemahkan peraturan dan undang-undang.

Sampai berita ini diterbitkan para pihak terkait baik itu Satgas PTSL, Pemdes Baturaden, BPN, Bupati dan inspektorat belum dapat dimintai keterangan. 
(Ag & Tim)

Tidak ada komentar