Kinerja Pansus PAD Binjai Disorot

Binjai-Majalahkriptantus.com

Kinerja Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) Kota Binjai menjadi sorotan tajam masyarakat. Sudah lima bulan sejak terbentuk pada Februari 2025, pansus tersebut belum menunjukkan hasil signifikan, bahkan belum menemukan indikasi kebocoran PAD sebagaimana yang diharapkan publik.

Sementara itu, hasil audit keuangan tahun anggaran 2024 menunjukkan temuan serius. Pemerintah Kota Binjai disebut menetapkan target PAD dari sektor pajak dan retribusi tanpa dasar potensi yang jelas dan rasional. Imbasnya, perencanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 amburadul dan menciptakan utang yang menumpuk hingga puluhan miliar rupiah.

Mirisnya, masalah serupa juga terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam laporan keuangan 2023, auditor telah mengungkapkan hal yang sama: penetapan PAD tidak mempertimbangkan kemampuan riil daerah.

Dibentuknya Pansus PAD diduga merupakan respons terhadap persoalan yang berulang. Namun, hingga Agustus 2025, kinerja Pansus PAD Binjai dinilai belum maksimal. Ketua Pansus, dr. Darma Malem, enggan memberikan tanggapan ketika dimintai konfirmasi terkait progres yang telah dicapai oleh timnya.

Sebelumnya, dr. Darma sempat menyatakan bahwa Pansus akan “turun ke bawah” untuk menggali langsung akar masalah, terutama mengapa target PAD kerap meleset.

“Ini mau kami lihat dulu, apa yang menjadi kendala. Objek pajak atau petugas pajak ini yang tidak menyetorkan,”ujarnya beberapa waktu lalu.

Hal ini menjadi ironi, mengingat dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan sektor kuliner seperti kafe dan restoran meningkat tajam di Kota Binjai. Namun, realisasi PAD tetap tak menyentuh target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

Menanggapi lambannya kinerja pansus, Pengamat Anggaran Elfenda Ananda mengkritik keras keberadaan tim tersebut. Ia menyebut, pembentukan pansus jangan hanya menjadi ajang kepentingan pribadi atau kelompok.

“Tentu, kehadiran Pansus bukan sekadar formalitas atau alat gagah-gagahan saja. Harus ada hasil nyata yang bisa dinilai oleh publik,”tegasnya, Selasa (05/08/2025).

Elfenda menambahkan, Pansus harus kembali ke tujuan awal yakni menyelesaikan persoalan pendapatan daerah, bukan alat kompromi politik.

Sebagai pembanding, Elfenda menyinggung kinerja Pansus PAD Kabupaten Deliserdang yang telah menyerahkan temuannya kepada kejaksaan dan menunjukkan tren peningkatan PAD. Hal ini sangat kontras dengan Binjai yang hingga kini belum menunjukkan progres konkret.

Dugaan ketidaksesuaian dalam penetapan target pajak pada Perubahan APBD (P-APBD) 2024 turut menyeret nama instansi teknis. Namun, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Binjai, Erwin Toga Purba, tidak merespon konfirmasi wartawan.

                 (SuDharTar)