Diguncang Unjuk Rasa, Aliansi Masyarakat Tuntut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Mundur

Kabupaten Cirebon, Majalahkriptantus.com || Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menjadi sasaran aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Cirebon Bersatu, Firma Hukum Sandekala Trimurti, dan BATARA. Massa menyampaikan enam persoalan krusial yang dinilai memburuk selama kepemimpinan berlangsung, sekaligus menuntut Kepala Dinas Pendidikan, Ronianto, segera meletakkan jabatannya.

Koordinator Aksi, Zeki Mulyadi, menilai selama kurang lebih lima tahun memimpin, Ronianto belum membawa perubahan positif, justru kondisi pendidikan di daerah ini terasa semakin mundur.

“Minta Kepala Dinas ini bekerja maksimal. Kalau memang tidak mampu, lebih baik mundur saja. Selama menjabat, belum ada perubahan nyata baik di lingkungan dinas maupun di sekolah-sekolah,” tegas Zeki kepada wartawan usai diterima dalam pertemuan, Rabu (24/6/2026).

Ia mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar dan mengepung kantor dinas jika tuntutan mereka diabaikan. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dalam kinerja kepemimpinan saat ini.

Enam Poin Persoalan Krusial

Dalam orasinya, Zeki merinci enam masalah utama yang menjadi sorotan: 

1. Pungutan Liar Dana BOS – Diduga ada pungutan biaya administrasi setiap bulan kepada sekolah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah.

2. Monopoli Proyek Rehabilitasi – Proyek perbaikan sekolah dinilai dikuasai kelompok tertentu sehingga menutup kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk berpartisipasi.

3. Munculnya Kembali Korwil – Posisi Koordinator Wilayah yang sempat diumumkan dibubarkan, ternyata muncul kembali dengan nama baru.

4. Carut-marut PPDB – Masih ditemukan praktik “titipan” di sekolah favorit, sehingga siswa yang berdomisili di zona terdekat justru tersingkir.

“Masyarakat yang zonasinya dekat malah tidak bisa masuk karena ada jalur lain,” ujar Zeki.

5. Ketimpangan Perbaikan Gedung – Sekitar 10 bangunan sekolah di Kecamatan Mundu dan Astanajapura kondisinya rusak parah bahkan runtuh, namun belum diperbaiki. Penanganan dinilai subjektif dan tergantung hubungan baik dengan pimpinan sekolah.

6. Pengawasan Lemah Program Makan Bergizi Gratis – Kualitas makanan yang dibagikan dianggap tidak layak dan harganya tidak sesuai standar anggaran Rp10.000 per porsi, sementara siswa dipaksa untuk menerimanya.

Tanggapan Pihak Dinas Pendidikan 

Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Dinas Pendidikan berjanji akan mengevaluasi seluruh laporan dan menargetkan perbaikan menyeluruh dapat diselesaikan pada tahun depan.

Kepala Dinas Pendidikan Ronianto memberikan penjelasan terkait keberadaan pengganti Korwil. Menurutnya, meski jabatan itu dibubarkan, tetap ada perwakilan di setiap kecamatan untuk membantu urusan administrasi sekolah dasar.

“Anggarannya sudah tercantum dalam APBD, tapi saya lupa persis nilainya,” ujarnya.

Penjelasan ini pun memicu keraguan dari pihak pendemo. Banu Rengga, salah satu peserta aksi, menyatakan aliansi akan memeriksa kebenaran pernyataan tersebut guna memastikan tidak ada anggaran yang disalahgunakan.

“Kami curiga dan akan telusuri lebih lanjut, apakah benar ada anggaran atau hanya alasan semata,” tegas Banu.

Aksi berlangsung tertib dan diakhiri dengan kesepakatan kedua pihak untuk membahas kembali perkembangan perbaikan dalam waktu dekat.

(Turah/mangbetu)