FORMASI Desak Bupati Cirebon Ambil Langkah Tegas, Selamatkan Pendidikan dari Krisis Kepercayaan
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Advokat Qorib, S.H., M.H., menegaskan bahwa situasi yang terjadi tidak dapat dianggap sebagai masalah biasa. Berbagai laporan warga, temuan lembaga pengawas, hingga dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan.
“Sudah saatnya Bupati Cirebon mengambil langkah nyata dan berani. Jangan sampai persoalan yang berlarut-larut ini justru mengorbankan kepentingan siswa, guru, serta masa depan pendidikan di Kabupaten Cirebon,” tegas Qorib.
Evaluasi Menyeluruh Sangat Mendesak
Menurut FORMASI, banyaknya permasalahan yang muncul dalam waktu singkat menjadi indikasi lemahnya tata kelola, pengawasan internal, dan pengendalian terhadap program serta anggaran pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap Kepala Dinas Pendidikan menjadi langkah yang paling mendesak dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan.
Secara rinci, FORMASI mengajukan enam tuntutan utama kepada Bupati Cirebon:
1. Melakukan audit menyeluruh atas penggunaan Dana BOS dan BOSP di seluruh wilayah kabupaten;
2. Melaksanakan evaluasi total terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan;
3. Memerintahkan tindak lanjut terhadap seluruh temuan hasil pengawasan BPK dan Inspektorat;
4. Mengusut secara tuntas dan terbuka dugaan kebocoran serta penyalahgunaan anggaran pendidikan;
5. Menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi;
6. Segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan jika terbukti gagal menjaga standar tata kelola pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan publik.
Pendidikan Tidak Boleh Dikorbankan
FORMASI menegaskan bahwa pendidikan adalah sektor strategis yang menentukan masa depan generasi muda, sehingga tidak boleh terganggu oleh dugaan penyimpangan atau birokrasi yang buruk. Untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan, lembaga ini berencana menyampaikan laporan dan permohonan evaluasi kepada Gubernur Jawa Barat, Inspektorat Provinsi, BKD Provinsi, BKN, serta Kementerian Pendidikan.
“Bupati harus menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat dan dunia pendidikan. Jangan tunggu masalah makin membesar. Kami minta tindakan tegas, termasuk pencopotan pejabat jika memang diperlukan demi menyelamatkan pendidikan Cirebon,” tambah Qorib.
FORMASI juga menyatakan akan terus mengawal setiap tahap pemeriksaan agar pengelolaan pendidikan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“SELAMATKAN DANA BOS, SELAMATKAN MASA DEPAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON.”
Sumber:
FORMASI Cirebon, Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi
Ketua Umum: Adv. Qorib, S.H., M.H.
Red
.jpg)
Tidak ada komentar